Kamis, 06 November 2014
Rabu, 29 Oktober 2014, 16:50 WIB
Salah satu sorotan netizen di Indonesia terhadap Kementerian
Komunikasi dan Informatika di masa pemerintahan SBY adalah soal pemblokiran
konten internet. Sebenarnya, para pengguna setuju dengan pemblokiran konten
pornografi, namun metode yang digunakan harus tepat sasaran. Menanggapi soal
tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang baru dilantik
di Kabinet Kerja Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmennya tentang
pemblokiran konten pornografi bagi pengguna internet di Indonesia.
"Soal blokir, ya blokir aja, kita harus punya
affirmative action , punya kebijakan keberpihakan untuk menjaga masalah budaya
kita, pendidikan dan lain sebagainya," ujar Rudiantara saat dijumpai
KompasTekno di kediamannya, Selasa (28/10/2014) malam.
"Pornografi (sudah) diblok ya (terus) diblokir
aja," tegasnya. Namun, menurut Rudiantara, pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo
seharusnya tidak sampai mematikan industri kreatif. Cukup banyak situs-situs
"baik" yang sebenarnya tidak mengandung konten negatif ikut
terblokir. Salah satunya adalah situs berbagi video, Vimeo. Saat ini, cukup
banyak pelaku industri kreatif yang memanfaatkan layanan situs berbagi video
tersebut. Di bawah kepemimpinan Tifatul Sembiring, Vimeo menjadi salah satu
target blokir tim Trust + Kemenkominfo.
"Kalau menyangkut industri kreatif ya harus
didorong," demikian ujar Rudiantara. Pernyataan itu mengisyaratkan Vimeo akan
segera dicabut blokirnya oleh Kemenkominfo. Namun, saat dikonfirmasi kembali
soal pencabutan pemblokiran Vimeo, Rudiantara belum bisa memberikan jawaban
secara pasti.
"Nanti dululah itu, dibicarakan lagi," ujar
Rudiantara singkat.
Ancaman cyber
Pemblokiran yang akan terus dilakukan oleh
Kemenkominfo tersebut menurut Rudiantara adalah sebagai salah satu tindakan
antisipasi negara dalam menghadapi serangan negara luar melalui kejahatan
cyber.
"Kita kan melihatnya begini, perang, ancaman
negara tetangga itu kan bukan cuma ada meriam ada kapal, tapi itu masuknya
lewat cyber sekarang, lihat berapa hacking yang sudah terjadi, berapa situs
pemerintah yang di-hacked.”, ujar Rudiantara.
"Itu kan sesuatu yang harus kita jaga, kalau
untuk kepentingan nasional kita harus berani, harus punya affirmative action
," demikian tegas menteri Kabinet Kerja Jokowi ini. Menkominfo mengatakan
nantinya akan ada tim tersendiri yang akan menangani tindak kejahatan cyber
ini. Bukan hanya dari Kemenkominfo saja, namun juga dari aspek pertahanan,
ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.
Preventif dan preemtif
Lalu seperti apa bentuk pemblokiran yang akan dipakai
oleh Menkominfo baru ini? Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Tiongkok
juga memberlakukan pemblokiran yang ketat terhadap akses internet bagi warga negaranya.
Namun di sisi lain, Tiongkok juga memiliki layanan internet buatan lokal yang
kuat bagi penggunannya, seperti jejaring sosial Weibo dan mesin pencari Baidu.
"(Hal yang sama di Tiongkok) bisa dilakukan, ada
cara diblok dari sisi teknologi, ada pula cara melalui edukasi, preventif dan
preemtif namanya, semuanya harus jalan" ujar Rudiantara.
"Kita nggak bisa main blok-blok begitu saja,
edukasinya juga harus jalan dong," terangnya mengakhiri pembicaraan.
